TINJAUAN YURIDIS ATAS LEGALITAS TERM SHEET AGREEMENT DAN KONSEKUENSI PEMBERLAKUAN HUKUM BAHRAIN DALAM PERJANJIAN

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu bersentuhan (interaksi) dengan manusia lain. Interaksi yang ada dalam komunikasi tidak hanya memiliki dimensi manusia dan sosial budaya, tetapi juga melibatkan aspek hukum, termasuk sipil. Naluri untuk membela diri, keluarga dan minat mereka membuat orang berpikir untuk mengatur hubungan bisnis mereka menjadi suatu kesepakatan. Naluri ini berhubungan dengan kebutuhan dasar, yaitu, segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Atau bisa juga hal-hal untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi oleh para pihak sebagai persyaratan yang membutuhkan ukuran (kriteria) tertentu, yang mempengaruhi sejauh mana kebutuhan para pihak terpenuhi. Dalam kerja sama antar perusahaan yang memiliki negara berbeda, tetapi saling membutuhkan / lengkap kita dapat melihat dalam perjanjian kerjasama dalam menyelenggarakan acara internasional Brave Combat Federation di Indonesia, antara Khalid bin Hamad al-Khalifa (KHK) MMA Bahrain SPC dengan PT. SS Capital dari Indonesia. Perjanjian ini membahas perencanaan pertandingan Mix Martial Arts antara atlet MMA Internasional dan atlet Indonesia, di samping kompetisi antara sesama atlet MMA internasional, yang direncanakan pada 12 Mei 2018. Hal menarik yang diatur dalam Term Sheet Perjanjian Lisensi adalah: Perjanjian Lisensi Lembar Syarat yang disiapkan oleh Pihak KHK MMA Bahrain SPC dengan PT SS. Modal adalah perjanjian yang mengikat antara Para Pihak berdasarkan Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Internasional? Dan ketika menerapkan hukum yang mengatur seperti Hukum Bahrain dan forum penyelesaian sengketa di Pengadilan Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Alternatif (ICADR), dapat dibenarkan dan tidak merugikan PT. Bunga SS Capital, sebagai Pihak yang berasal dari Indonesia. Metode Penelitian yang akan diterapkan pada Metode Penelitian Hukum Normatif, yang didasarkan pada metode tertentu, sistematis, dan berpikir, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Bahan penelitian yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder dalam bentuk literatur atau dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, yaitu KUHPerdata, dan Perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak. Hasil penelitian dijelaskan secara eksplisit.

1.  UEU-Undergraduate-15506-cover.Image.Marked.pdf - 218 KB
2.  UEU-Undergraduate-15506-pernyataan.Image.Marked.pdf - 244 KB
3.  UEU-Undergraduate-15506-publikasi.Image.Marked.pdf - 294 KB
4.  UEU-Undergraduate-15506-persetujuan.Image.Marked.pdf - 228 KB
5.  UEU-Undergraduate-15506-pengesahan.Image.Marked.pdf - 249 KB
6.  UEU-Undergraduate-15506-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 189 KB
7.  UEU-Undergraduate-15506-abstrak.Image.Marked.pdf - 187 KB
8.  UEU-Undergraduate-15506-daftar isi.Image.Marked.pdf - 191 KB
9.  UEU-Undergraduate-15506-bab1.Image.Marked.pdf - 374 KB
10.  UEU-Undergraduate-15506-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 395 KB

• KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK
• ANALISIS HUKUM ATAS PEMILIHAN KONTRAK ALBUM DENGAN RUMAH LABEL MUSIK BAGI ARTIS / BAND, SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA LABEL MUSIK TIDAK MELAKUKAN PROMOSI ALBUM
• KAJIAN HUKUM TERHADAP ISTILAH DALAM HUKUM KONTRAK EKSPOR MINERAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No. 48/PDT/2014/PT.DKI
• ANALISIS KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL SERTA KONTRAK PINJAMAN PEMAIN BERDASARKAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DAN HUKUM PERDATA
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1065/Pdt.SusPHI/2016)
• WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA PEMBANGUNAN GEDUNG ANTARA PT. MANITO WORLD DENGAN CV.UMMY SOERDJATIE (Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/PDT.G/2016/PN.CBD)

• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)
• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3285 K / PDT / 1998)
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• ANALISIS HUKUM ATAS PEMILIHAN KONTRAK ALBUM DENGAN RUMAH LABEL MUSIK BAGI ARTIS / BAND, SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA LABEL MUSIK TIDAK MELAKUKAN PROMOSI ALBUM
• KAJIAN HUKUM TERHADAP ISTILAH DALAM HUKUM KONTRAK EKSPOR MINERAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No. 48/PDT/2014/PT.DKI
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP
• ANALISIS KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL SERTA KONTRAK PINJAMAN PEMAIN BERDASARKAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DAN HUKUM PERDATA
• PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKAR BUANA KABUPATEN KARAWANG